Komisi XI DPR Pertanyakan Independensi Yunus Husein

13-06-2012 / KOMISI XI

Sejumlah Anggota Komisi XI DPR mempertanyakan independensi calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Yunus Husein. Pasalnya, berdasarkan laporan sebuah lembaga negara independensi Yunus diragukan karena memiliki kedekatan dengan sejumlah Parpol.  

"Ini hanya Pak Yunus Husein yang memiliki kedekatan dengan parpol tertentu, hal itu dapat mengganggu independensi saat pengambilan keputusan di OJK nanti,"ujar Anggota Komisi XI DPR Dolfie saat uji kepatutan dan kelayakan di Gedung Nusantara I, Rabu, (13/6).

Pada kesempatan itu, Yunus secara tegas membantah memiliki keterkaitan dengan partai politik tertentu. dirinya mengakui jika pengalamannya sebagai pejabat Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) selama 9 tahun membuat dirinya dekat dengan berbagai petinggi partai politik. "Saya kenal dengan beberapa partai. Karena Saya 9 tahun menjabat di PPATK sehingga saya dekat dengan parpol," ungkap Yunus.

Pada kesempatan berbeda, Calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kusumaningtuti S. Soetiono memberikan perhatian terhadap perlindungan konsumen di industri keuangan.

Dia menilai, kasus Bank Century dan sekuritas Antaboga disebabkan karena lemahnya proteksi dan koordinasi lembaga negara. karena itu, perlu  market intelligence di OJK yang mengawasi produk dan jasa yang ditawarkan di industri pasar modal, keuangan dan perbankan.

"Perlu dibentuk unit yang disebut market intelligence. Ini aktif berinteraksi langsung ke pasar. Kalau di BI belum tergarap," ungkapnya. (si)
foto:wy/parle

 

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...